Kampus di Indonesia termasuk juga UMS, diharapkan tidak terlalu skeptis terhadap dunia perpolitikan di Indonesia, salah satunya dengan melarang kampanye politik dalam kampus. Jika hal ini terjadi dikhawatirkan pertarungan dalam dunia politik semakin tidak berkualitas.
”Dunia politik kita akan semakin tidak berkualitas, karena yang muncul adalah politisi-politisi yang bukan berasal dari dunia pendidikan atau kampus,” ujar Dr. Aidul Fitriciada Ashari, pengamat politik di Solo, Rabu (21/01).
Aidul menerangkan bahwa tindakan isolasi yang dilakukan pihak kampus kepada dunia politik, justru akan menjadi bumerang bagi pihak kampus itu sendiri. ”Jika terus melakukan isolasi, pendidikan politik di kampus akan menjadi sebuah ketakutan tersendiri, yang imbasnya pembelajaran politik bagi warga negara akan menjadi terbelenggu,” ujar Aidul.
Sementara itu rektor UMS bambang setiadji, menyatakan membuka wilayah kampus ums untuk ajang kampanye partai politik maupun calon legislatif. “Kami membuka diri bagi calon presiden, partai maupun calon legislatif, untuk melakukan kampanye di kampus UMS,” ujar Bambang Jum’at (16/1).
Bambang memberikan alasannya, walaupun wilayah kampus seharusnya bersih dari segala bentuk praktik politik praktis, yang berujung pada pembenaran langkah politis partai ataupun calon presiden, namun setiap civitas akademika di UMS, menurut Bambang, berhak untuk mengetahui visi misi maupun agenda yang akan dibawa partai dalam membangun bangsa Indonesia.
“Langkah ini ditujukan bukan untuk mencari pembenaran terhadap langkah partai politik maupun calon presiden, namun lebih ditekankan ke wilayah akademis, dimana agenda membangun bangsa Indonesia ke depan adalah tanggung jawab semua pihak,” ujar Bambang. Menurutnya, dengan mengetahui visi misi maupun agenda yang akan dibawa politisi, civitas akademika di UMS bisa beradu argumen untuk menguraikan persoalan bangsa dan mencari solusinya. (ant/mkh)
