*Oleh: Muhammad Fakhrial Aulia
Ada hal aneh di UMS. Masih berka tan dengan masalah hak Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa), yakni pendanaan. Pernah seorang kawan berkata bahwa terjadi “Penyunatan” saat maju proposal kegiatan Ormawa. Disisi lain sudah ada lampiran tentang estimasi dana di proposalnya. Hal yang dilakukan oleh staf WR III ini sangat kurang etis. Mengapa sampai terjadi “Penyunatan”, atas dasar apa?
Dari case study di atas pantas dipertanyaakan perihal profesionalitas (birokrat bidang kemahasiswaan) di kampus ini. Betapa tidak, tindakan semacam ini tentu bertolak belakang dengan “konsensus-konsensus” yang sudah ada. Konsensus yang dimaksud mengikat birokrat kampus bidang kemahasiswaan dengan Ormawa ini berwujud TOT yang merupakan forum “bagi-bagi duit”.
Sudah pasti, setiap Ormawa melakukan Musyawarah Kerja (Musyker) untuk membuat Program Kerja (Proker) selama satu periode kepengurusan. Dalam penyusunan rencana program kerja selama satu periode kepengurusan tentu memperhitungkan anggaran dana yang diperoleh untuk dialokasikan pada program kerja. Musyker menjadi sia-sia ketika terjadi “Penyunatan Dana” sesampainya di meja birokrat.
Ormawa dimatikan
Selain pendanaan, “hidup” Ormawa juga dihambat oleh munculnya kebijakan-kebijakan kampus yang aneh. Kebijakan yang berhasil membunuh Ormawa adalah kewajiban kuliah 75% untuk dapat ikut ujian. Praktis, kebijakan aneh semacam ini menyusutkan niat mahasiswa untuk berorganisai. Parahnya lagi, para dosen juga mengkampanye-hitamkan aktivis dengan julukan macam-macam. Maukah dosen dialog?
Bentuk kebijakan kampus yang aneh lainya adalah pembatasan jam aktivitas pada malam hari (SIAM). Tidak jelas benar argumentasi birokrat kampus tentang kebijakan ini. Jangan-jangan hanya image building seorang birokrat tentang bidang kemahasiswaan agar terkesan bisa “memberesakan” aktivis. Kan tahun ini ada Pilrek, jadi kursi panas WR III juga jadi rebutan.
Semua bentuk pembatasan-pembatasan pada Ormawa tersebut akan bermuara pada sebuah kepentingan; matinya Ormawa. Skenario jahat ini sengaja di desain penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Bila kita tengok sejarah, mahasiswa menjadi sebuah moral force yang mendorong demokratisasi di negeri ini setelah lebih dari tiga dekade dikuasai oleh rezim otoritarianis-militeristik orde baru dibawah komando Soeharto.
Dalam hemat penulis, pembatasan- pembatasan tersebut merupakan Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Koordinasi Kemahasiswaan(NKK/BKK) format baru. Tetapi esensinya sama, menjauhkan mahasiswa dari politik. Sejauh ini NKK/BKK format baru ini cukup berhasil menghasut mahasiswa agar tidak berfikir tentang negara. Konsekuensi logisnya, penguasa akan terus menelorkan kebijakan yang menindas rakyat.
Walaupun tidak serepresif NKK/BKK 1978 (pembekukan Ormawa intra kampus), NKK/BKK ini membiarkan Ormawa tetap ada, yang dimatikan adalah gerakannya. Bahkan para dosen lebih mendorong untuk menjadi peneliti handal-pragmatis dengan iming-iming beasiswa dan menjadi mahasiswa teladan. Sayangnya, hasil LKTM hanya di Museumkan.
*Koordinator KMPP(Komite Mahasiswa Peduli Pendidikan
any news coming ?